Profil

Profil Organisasi

Rhizoma Indonesia didirikan dan terdaftar secara resmi sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM pada awal tahun 2024. Sekumpulan aktivisme yang memiliki beragam latar belakang, keterampilan dan pengalaman organisasi seperti WALHI, Aliansi Jurnalis Independen dan Nuclear Free Western Australia bersepakat membentuk organisasi non profit dan non kekerasan berbasis anggota dan relawan untuk melakukan pekerjaan penting mencegah kenaikan suhu bumi 2°c.

Mereka berkomitmen untuk kesetaraan, memperkuat dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses transisi dan transformasi energi yang adil untuk semua. Membatasi pertumbuhan kekuatan korporasi, menghentikan perilaku buruk korporasi atas eksploitasi alam dan manusia. Mendorong dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan ekonomi sebagai bagian dari sistem sosial dan sarana untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang ditopang oleh kualitas alam yang tinggi (ekologi).

Memposisikan diri sebagai organisasi advokasi, penelitian dan kampanye lingkungan hidup yang menggalang dukungan dan kekuatan publik sebagai konsumen, pekerja, buruh tani, nelayan, dan pelajar-mahasiswa dan bekerja secara langsung dengan mereka.

Mengambil filosofi Rhizoma, kami bekerja secara rhizoma, Non linier dan multi arah. Kami percaya bekerja dengan cara anti hirarki akan membongkar struktur penindasan dan membantu membangun gerakan sosial. Spontanitas dan kreativitas akan muncul kapan saja, bergerak lebih cepat, lebih mudah beradaptasi, mereplikasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan struktur hirarkis. Karena bumi tidak dapat menunggu!

Visi :

“Mewujudkan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang tinggi, adil, setara melalui pembangunan berkelanjutan dengan mendorong transisi dan transformasi energi bersih terbarukan untuk menghindari krisis iklim dan keruntuhan global”

Misi :

Memperkuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi planet bumi dan segala isinya serta proses transisi energi yang adil dan berkelanjutan
Mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung investasi keuangan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Menahan dan membatasi kekuatan pertumbuhan korporasi lebih besar dan menumpuk kekayaan melalui cara merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.