Bencana Iklim dan Banjir Bekasi

Banjir yang melanda Bekasi Raya pada awal Bulan Januari 2026 bukan sekadar fenomena alam. Secara makro, Bekasi (Kota dan Kabupaten) adalah pusat gravitasi industri nasional. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 4.000 perusahaan yang beroperasi di berbagai zona (Jababeka, MM2100, Delta Silicon, hingga kawasan di utara seperti Babelan).

Namun, pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan ketahanan ekologisnya. Dengan populasi gabungan Kota dan Kabupaten Bekasi yang menembus angka lebih dari 5,5 juta jiwa, beban lingkungan menjadi tidak terkendali. Alih fungsi lahan dari daerah resapan menjadi beton industri mencapai angka yang mengkhawatirkan. Banjir yang melanda Bekasi Raya kali ini mencakup hampir 70% wilayah, namun eskalasi terburuk terjadi di Bekasi Utara, khususnya Kecamatan Babelan dan Muara Gembong.

Jika pusat kota Bekasi mengalami banjir akibat buruknya drainase urban, Bekasi Utara mengalami apa yang disebut sebagai “Bencana Multilapis”. Di Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Sukawangi sampai dengan Kecamatan Muara Gembong. Pesisir Utara Kampung Pondok 2, yang secara administratif terbelah antara Desa Hurip Jaya dan Harapan Jaya, sebanyak 1.050 Kepala Keluarga menjadi daerah yang terpinggirkan lagi juga terisolir oleh banjir, Selama 30 hari, warga hidup dalam genangan setinggi lutut sampai dengan pinggang orang dewasa. Sedimentasi Kali Alam Cikeas hilirnya mengalami penyempitan muara, naiknya permukaan laut (Rob Pesisir) akibat krisis iklim global menyebabkan curah hujan tinggi sulit di prediksi (Cuaca Ekstrem) kemudian diperparah oleh hilangnya sabuk hijau (mangrove). kurang lebih dari 20 hektar hutan mangrove di tebang paksa oleh kepentingan korporasi dan hanya menyisahkan seperempatnya saja.

Sektor ekonomi warga Pondok 2—tambak dan nelayan tradisional—mengalami kelumpuhan total. Data lapangan yang kami dapatkan dari ungkapan warga, menunjukkan adanya pola Privatisasi Ruang Laut. Korporasi besar di sekitar wilayah tersebut merusak ekosistem ikan,  juga memasang “pagar-pagar laut” (patok) yang membatasi wilayah tangkap nelayan.

Terdengar oleh kami narasi warga mengenai upaya korporasi untuk “membeli laut” beberapa tahun kebelakang adalah indikasi nyata dari strategi pengusiran halus (soft displacement). Dampaknya, nelayan tradisional kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya. dan mendapati Mobilitas tongkang batubara di sepanjang jalur Pondok 2 hingga Kampung Sembilangan setiap hari menghasilkan polusi udara dan banyaknya ceceran Batu Bara yang berjatuhan menjadi indikasi perusakan ekosistem laut.

peristiwa bencana banjir di wilayah kampung pondok 2, membawa kami larut menemukan banyak fakta demikian. menambah kesan miris warga yang tergenang banjir selama satu bulan ini terlamun pasrah oleh kehadiran pemerintah dalam menangani bencana daerah banjir di Bekasi tidak turut menjama warga kampung pondok 2. Pernyataan. (Tokoh Warga) mengenai nihilnya evakuasi resmi mencerminkan kegagalan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam merespons wilayah terpencil.

Skandal bantuan berupa 30 pcs selimut, dan 20 dus pop mie instan, 20 dus Air mineral, 30 pcs matras untuk wilayah sekecamatan Babelan dengan jumlah penduduk 1040.000 Jiwa dan hampir dari setengahnya terdampak bencana banjir, lebih dari 1.050 KK yang ada di desa Hurip Jaya bukan sekadar angka saja, selama lebih dari 30 hari mereka hidup di lingkungan tergenang banjir hingga terisolir dengan air yang kotor, banyak di antaranya terjangkit penyakit yang sudah cukup parah dari kerusakan kulit akibat kutu air, demam dan resiko penyakit lainya.

Di tengah kekosongan peran negara, muncul kekuatan organik dari kelompok sipil. Aliansi Bekasi Pukul Polusi mengorganisir kekuatan kolektif dari berbagai latar belakang, sebuah kolektif akar rumput lahir dari persilangan keringat, kepedulian. Ini bukan sekadar aksi bantuan, melainkan sebuah manifestasi solidaritas multidimensi. Komunitas di Bekasi seperti Arteri Performa, TerJal Babelan, Bekasi Hitam, dan lainnya memastikan kehadiran fisik rakyat tak bisa lagi diabaikan.

Keluhan warga yang semula hanya berupa gumaman kecemasan diubah menjadi narasi perlawanan yang tajam Bekasi Pukul Polusi, (Rhizoma Indonesia) membedah krisis ini secara struktural melalui analisis ekologi politik, mengungkap bahwa yang terjadi bukanlah sekadar bencana alam, melainkan ekosida pesisir yang sistematis.

Kesadaran publik diperluas melalui kampanye digital yang dikelola oleh Tiara (XR Indonesia). Dengan narasi yang jujur dan transparan, dukungan publik mengalir deras hingga menembus angka 4-15 Juta Rupiah yang di mulai dari tanggal  31 Januari s/d 8 Februari 2026 dalam waktu singkat. Dana ini menjadi bahan bakar utama bagi intervensi darurat di lapangan, membuktikan bahwa solidaritas organik mampu bergerak lebih cepat daripada birokrasi.

Saat akses terputus, dr. Sella dan dr. Dila bersama tim medis mahasiswa melakukan aksi “jemput bola”. Dengan sampan sederhana, mereka menembus genangan limbah untuk mencapai rumah-rumah warga. Temuan mereka sangat mengkhawatirkan. Penyakit kulit akut yang menyerang lansia dan anak-anak, serta ancaman malnutrisi akibat ekosistem pangan yang tercemar.

Banjir di wilayah PLTU Babelan (Kampung Belendung, kampung Pendayakan), Kampung Utan, dan Kampung Pasarmas membuktikan bahwa keberadaan proyek swasta atau industri captive besar tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga sekitar. Sebaliknya, industri menjadi parasit yang menghisap daya dukung lingkungan tanpa memberikan proteksi bencana bagi masyarakat setempat. menurut warga kampung utan menilai perusahaan hanya melakukan upaya formalitas dengan membendung air secara sementara, tanpa mau membangun drainase atau gorong-gorong permanen yang memadai untuk warga.

ungkap warga kampung utan menekankan bahwa banjir kali ini yang terjadi di wilayahnya, sangat merusak sanitasi karena air yang masuk ke rumah warga berwarna hitam pekat, di sugar terkontaminasi material batubara dari stockpile perusahaan, mereka merasa sudah berteriak menyampaikan laporan dan permintaan bantuan kesehatan, namun pihak perusahaan seolah menutup telinga terhadap krisis yang menimpa warga.

ungkap seorang warga Pasca dicopot dari jabatan RT, beliau merasakan kebuntuan sistemik. Baginya, melawan kebijakan perusahaan yang berdampak buruk ini terasa seperti membentur tembok tinggi tanpa daya tawar lagi. Singkatnya, bagi warga, banjir ini adalah kombinasi dari limbah industri, pengabaian korporasi, dan hilangnya hak warga untuk hidup sehat.

“Sebab di atas air yang hitam dan tanah yang terhimpit beton, martabat rakyat Bekasi tidak akan pernah ikut tenggelam.”

Penulis : Sihab – Bekasi Pukul Polusi