preloader

Muliakeun Bumi Parahyangan

Muliakeun Bumi Parahyangan

Dokumen ini disusun oleh anak muda dan rakyat Jawa Barat  yang melihat dan merasakan langsung dampak perubahan iklim. Kami berharap Gubernur Jawa Barat mendatang memiliki  komitmen kuat untuk melindungi keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan, mengingat tantangan berat yang dihadapi yaitu ancaman pemanasan global dan perubahan iklim.

Dengan komitmen nyata dari pemimpin yang baru, anak muda dan masyarakat  ingin melihat Provinsi Jawa Barat  berkembang secara berkelanjutan, aman, dan nyaman untuk ditinggali oleh generasi kini dan mendatang.

BUTIR UTAMA

  • Kondisi lingkungan hidup di Jawa Barat ditandai dengan sudah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  • Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak yang terkait erat dengan pemanasan global dan perubahan iklim.
  • Sektor energi, ketenagalistrikan, transportasi, industri, persampahan , dan alih fungsi lahan merupakan penyumbang emisi di Jawa Barat.
  • Kebijakan daerah yang mendorong dekarbonisasi di segala sektor perlu dibuat dan diterapkan untuk menjamin masa depan keselamatan rakyat serta lingkungan hidup Jawa Barat.

PETAKA DI TATAR SUNDA

Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi darurat iklim. Suhu rata-rata global sudah naik sebesar 1.1 derajat celcius dari era pra-industri. Perubahan iklim memperparah kondisi cuaca ekstrem yang sudah sering terjadi, khususnya di wilayah  seperti Jawa Barat. Gambaran umum yang menjelaskan  hal tersebut adalah :

  • Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Barat sudah terlampaui.
  • Degradasi kuantitas air akibat berkurangnya kawasan resapan dan eksploitasi air tanah secara berlebihan. Sedangkan degradasi kualitas air ditandai dengan mayoritas sungai di Jawa Barat tercemar berat.
  • Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak yang terhubung dengan  perubahan iklim. Wilayah yang paling terdampak oleh perubahan iklim di Jawa Barat meliputi kawasan pesisir dan  dataran tinggi.
  • Dari Januari hingga Oktober 2024, ada 1389 kejadian bencana melanda Jawa Barat, dengan rincian cuaca ekstrem 610 kali kejadian, tanah longsor 400, banjir 187, karhutla 158 ,kekeringan 18, dan gempa bumi 16 kali. Total manusia yang terdampak sebanyak 453.447 jiwa. Mayoritas bencana tersebut terhubung dengan dampak pemanasan global dan  perubahan iklim.

FAKTOR UTAMA PENYEBAB

Energi dan Ketenagalistrikan

  • Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan oleh penggunaan energi fosil secara berlebihan untuk ketenagalistrikan. Hasil proyeksi hingga tahun 2030, besar emisi gas rumah kaca di Jawa Barat pada kondisi tanpa aksi mitigasi mencapai 135.212.417 ton eCO₂.
  • Energi dari bahan bakar fosil masih mendominasi bauran energi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, bauran EBT hanya mencapai 25,81%. Secara kapasitas, persentase pemanfaatan EBT di Provinsi Jawa Barat masih sangat kecil, yaitu sebesar 2% dari total potensinya (Antaranews, 2024).
  • Dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih akan terus terjadi mengingat target bauran EBT sangat rendah, yakni sebesar 20% pada tahun 2050.
  • Banyak industri pabrik di Jawa Barat yang masih menggunakan batu bara hingga membangun PLTU Captive. Total kapasitas yang sudah terbangun mencapai 512 megawatt.
  • Potensi lepasan emisi dan racun juga terjadi akibat praktik solusi semu skema co-firing biomassa dan waste to energy yang menggunakan metode pembakaran sampah, seperti PLTSa dan Refuse Derived Fuel ( RDF ).
  • PLTU Cirebon I dan Pelabuhan Ratu, masuk target pensiun dini 2035/2036, lewat skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) dan mekanisme transisi energi (ETM). Seturut dokumen rencana Investasi Dan kebijakan komprehensif (CIPP), anggaran biaya pensiun dini kedua PLTU itu US$1,1 miliar, setara Rp16,5 triliun (kurs Rp15.000).

Transportasi

  • Kontribusi emisi di sektor transportasi sebesar 31% setelah kelistrikan.  Sampai dengan tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat sebanyak 17.600.134 unit. Dari jumlah tersebut didominasi oleh kendaraan jenis motor  dan mobil penumpang.

Persampahan

  • Keterkaitan sampah dan perubahan iklim bersumber dari tempat pembuangan akhir sampah tercampur yang akan mengeluarkan gas metana (CH4) sebagai salah satu Gas Rumah Kaca (GRK). Hampir semua TPA di Jawa Barat menggunakan sistem pembuangan terbuka yang tidak dikelola dengan baik.
  • Rentang waktu Juni sampai Oktober 2023, ada 13 TPA di Jawa Barat yang terbakar pada saat musim kemarau, hal ini berkontribusi terhadap pemanasan global dimana proses pembakarannya menghasilkan gas Karbon Dioksida (CO₂) yang termasuk GRK. Banyak menimbulkan kerugian terhadap aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya.

Tata Guna Lahan

  • Kawasan berfungsi lindung provinsi Jawa Barat baru mencapai 15,77 % dari penetapan sasaran ruang berfungsi lindung 45% dari Wilayah Daerah Provinsi. Tahun 2003 Luas kawasan hutan provinsi Jawa Barat mencapai 22% dari total luas daratan 3.704.067 Ha, Namun mengalami penyusutan hingga 21% pada tahun 2021.
  • Hampir disetiap wilayah perkotaan di Jawa Barat mengalami peningkatan suhu iklim lokal cukup ekstrim beberapa tahun belakangan ini. Salah satu penyebabnya  adalah timpangnya pola ruang hijau dan area terbangun.
  • Kawasan Industri Rebana Metropolitan dibalut slogan “smartpolitan city” dan “smart and sustainable city” akan mencaplok lahan seluas 43.000Ha , di 7 Kabupaten, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Kota Cirebon, Majalengka dan Subang dan Sumedang. 81 PSN dan 13 zona industry, ditambah dengan rencana “Rebana” akan mempercepat runtuhnya daya dukung alam Jawa Barat.
  • Awal tahun ini Kementerian ESDM menetapkan 73 Wilayah Pertambangan Rakyat di Jawa Barat seluas 1.867,22 Ha. Sementara tercatat 360 izin tambang yang telah beroperasi terdiri dari tambang batuan, logam dan mineral bukan logam. Kawasan hutan pun tak luput dari serbuan tambang ilegal berkedok reklamasi dan rehabilitasi. Tidak hanya itu daya hancur tambang tak terpulihkan bahkan sering berujung pada konflik sosial dan berakhir dengan pelanggaran HAM.

Korupsi Iklim

  • Jawa Barat menduduki peringkat ke-7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) provinsi terkorup di Indonesia sepanjang tahun 2023. Kasus Korupsi iklim yang paling fenomenal adalah kasus PLTU Cirebon 2 terkait serangkaian suap sebesar 8,02 Miliar yang melibatkan Bupati Kabupaten Cirebon, kontraktor dan 2 manajemen senior PT. Cirebon Energi Power untuk memuluskan perizinan dan konflik masyarakat.

TUNTUTAN

Generasi muda dan rakyat Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang  punya komitmen kuat melindungi Bumi Parahyangan. Sebuah hamparan alam nan indah yang tercipta saat Tuhan sedang tersenyum. Karena pada hati dan pikiran mereka nasib masa depan Jawa Barat dititipkan. Oleh karena itu, generasi muda Jawa Barat mendesak para calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika terpilih nanti untuk :

1

  • Membuat program dekarbonisasi yang lebih ambisius terutama di sektor energi ketenagalistrikan, transportasi, dan persampahan, untuk menekan laju kontribusi polutan serta emisi gas rumah kaca. Selaras dengan target Persetujuan Paris yaitu menekan kenaikan suhu di bawah 1.5 derajat celcius.

2

  • Membuat regulasi dan kebijakan yang mendorong program serta upaya dekarbonisasi di Jawa Barat. Seperti, secara nyata melakukan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan memperbanyak energi terbarukan.

3

  • Mendukung desentralisasi energi dengan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Inisiatif ini perlu masuk dalam RUED dan disokong dukungan regulasi dan dukungan finansial.

4

  • Membuat kebijakan pengembangan transportasi umum  berbasis massal yang ramah lingkungan.

5

  • Perbaikan dan peningkatan tata kelola persampahan di aspek kelembagaan, anggaran, serta standar lingkungan. Selain tidak mendorong pengolahan sampah berbasis pembakaran, seperti PLTSa dan RDF.

6

  • Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 – 2042.

7

  • Mendorong kebijakan dan strategi pencapaian target pemenuhan kebutuhan kawasan lindung 45% di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melalui program perluasan, pemulihan, perlindungan dan pelestarian kawasan lindung.

8

  • Mendesak kebijakan dan strategi pencapaian target minimal 30% luas kawasan hutan  dari luas DAS dalam RPJMD 5 tahun kedepan.

9

  • Mendorong kebijakan pencegahan dan penindakan serta transparansi proses perizinan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada perubahan iklim.

10

  • Kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mempercepat pensiun dini PLTU guna mengurangi emisi karbon dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Barat

 

Referensi

Tags